INFOBUZZPRESS.COM, SIDRAP —Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) memperkuat langkah transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui sosialisasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama Kartu Kredit Indonesia (KKI) bersama Bank Sulselbar di Aula Saromase, Kompleks SKPD Sidrap, Rabu (17/6/2026).
Kartu Kredit Indonesia (KKI) merupakan instrumen pembayaran non-tunai milik pemerintah yang digunakan untuk transaksi belanja APBN/APBD secara digital, lebih cepat, transparan, dan tercatat sistem, guna mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Asisten Ekbang Patahangi Nurdin, Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Andi Trisna Wardani, Analis Departemen Konsumtif Head Office Bank Sulselbar, serta para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin Alrif menegaskan penerapan KKI merupakan langkah percepatan digitalisasi yang diharapkan dapat dioptimalkan oleh seluruh perangkat daerah.
“KKI menjadi salah satu langkah cepat dalam mendukung digitalisasi. Melalui kegiatan ini, penggunaan KKI nantinya diarahkan agar benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama co-branding antara Pemkab Sidrap dan Bank Sulselbar diharapkan mampu mendorong modernisasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Andi Trisna Wardani memperkenalkan KKI sebagai produk yang dirancang untuk mendukung transformasi digital dalam transaksi pemerintahan, termasuk mempermudah pembayaran non-tunai serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sidrap Sunandar Priyoatmojo bersama Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Andi Trisna Wardani. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidrap dalam mempercepat transformasi digital serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan efisien.
